SEKOLAH: MATA KULIAH PEREKONOMIAN INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, kami mendapat tugas untuk menyusun makalah yang berjudul Jasa Pelayanan Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI Indonesia.

Untuk memenuhi tugas pembuatan makalah tersebut, data-data yang kami dapat dominan di dapat dari sumber internet.

Tentunya karena kami masih dalam taraf belajar untuk pembuatan makalah ini, pasti banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kami susun untuk pembuatannya, apalagi data-data yang kami dapat masih sangat kurang sekali.

Tetapi dengan segala kekurangan dari pembuatan makalah kami ini, mudah-mudahan dapat berguna bagi rekan-rekan Fakultas Ekonomi Manajemen Semester V khususnya dan rekan-rekan Universitas Dharmawangsa pada umumnya.

Akhirnya, kami mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan pembuatan makalah kami di kemudian hari.

PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... 1

DAFTAR ISI ................................................................................................... 2

BAB I Pendahuluan

I.1. PT. Pos Indonesia (Persero)

I.1.1. Latar Belakang .............................................................. 3

I.1.2. Visi dan Misi ................................................................... 4

I.1.3. Struktur Organisasi ........................................................ 5

I.1.4. Organisasi Lainnya ........................................................ 6

I.1.5. Anak Perusahaan .......................................................... 9

I.1.6. Divisi Regional PT. Pos Indonesia (Persero) ................ 9

I.1.7. Good Corporate Governance ........................................ 9

I.1.8. Layanan Kerja sama ..................................................... 11

I.1.9. Layanan Produk ............................................................ 11

I.2. PT. TIKI Indonesia

I.2.1. Sejarah ......................................................................... 12

I.2.2. Misi dan Visi ................................................................. 12

I.2.3. Struktur Organisasi ...................................................... 13

I.2.4. Layanan ........................................................................ 14

I.2.5. Jasa Distribusi .............................................................. 15

I.3. Permasalahan ......................................................................... 15

I.4. Ruang Lingkup ........................................................................ 16

I.5. Maksud dan Tujuan ................................................................ 16

BAB II. Kajian Teoritis

II.1. Badan Usaha .......................................................................... 17

II.2. Pelayanan Publik .................................................................... 19

II.3. Faktor Produksi ....................................................................... 20

II.4. Manajemen Perencanaan ....................................................... 22

II.5. Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia ................... 25

II.6. Prinsip-prinsip Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia 25

BAB III Pembahasan

III.1. PT. Pos Indonesia (Persero)

III.1.1. Kondisi Eksternal ............................................... 28

III.1.2. Kondisi Internal .................................................. 29

III.2. PT. TIKI Indonesia

III.2.1. Faktor Eksternal ................................................ 30

III.2.2. Faktor Internal ................................................... 30

III.3. Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Dalam Jasa Pelayanan Pengiriman

III.3.1. Untuk Layanan Domestik ................................. 32

III.3.2. Untuk Layanan Internasional ........................... 33

BAB IV Kesimpulan dan Saran

IV.1. Kesimpulan .................................................................. 36

IV.2. Saran ........................................................................... 36

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. PT. Pos Indonesia (Persero)

I.1.1. Latar Belakang

Tahun	Uraian
Tanggal 26 Agustus 1746	Kantor pos pertama di Indonesia adalah di Batavia didirikan oleh Gubernur Jenderal GW Baron
Tahun 1906	Post Telegraafend Telefoon Diensts
Tgl 27 September 1945	Jawatan PPT Republik Indonesia ditandai pengambilalihan kantor pusat PTT di Bandung oleh angkatan muda PPT dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel
Tahun 1961	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961 status Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekominaksi.
Tahun 1965	PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1965
Tahun 1978	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Th 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.
Tanggal 20 Juni 1995	Dasar ; UU No. 1 Th 1995 ttg Perusahaan Persero. PP RI No 5 Th 1995 ttg pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 11) Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam akta notaris Sutjipto, SH No. 117 tanggal 20 Juni 1995 ttg Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia, sebagaimana telah diubah dgn akta notaris Sutjipto, SH No. 89 tgl 21 September 1998 dan nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998

I.1.2. Visi dan Misi

I.1.2.1. Visi

- Tahun 2009 – 2010

Integrated mail, logistic and financial services infrastructure

- Tahun 2011 – 2013

Indonesia’s leader in the mail logistics and financial services

- Tahun 2014 – 2018

ASEAN Champion of Postal Industries

I. 1.2.2. Misi

Pos Indonesia menyediakan solusi handal dalam mail, logistik dan jasa keuangan dengan menggunakan jejaring bisnis dan infrastruktur terluas dan terpadu serta mengembangkan hubungan kolaboratif.

I.1.3. Struktur Organisasi

PEMEGANG SAHAM

DIREKTUR UTAMA

WAKIL DIREKTUR UTAMA

DIREKTORAT

KEUANGAN

DIREKTORAT

PEMASARAN & PENGEMBANGAN BISNIS

DIREKTORAT SURATPOS DAN LOGISTIK

DIREKTORAT TEKNOLOGI & JASA KEUANGAN

DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA & UMUM

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

SENTRAL GIRO JAKARTA

DIVISI REGIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS

SEKRETARIS PERUSAHAAN

DIVISI HUKUM

KOMISARIS

I.1.4. Organisasi Lainnya

1.4.1. Satuan Pengawasan Intern

1. Visi

Menjadi penilai profesional bagi kepentingan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan.

2. Misi

-. Membantu manajemen melalui kegiatan penilaian aktivitas perusahaan yang obyektif dan tidak memihak,

-. Memberikan pelaporan secara lengkap, akurat dan tepat waktu sebagai informasi kepada manajemen serta mengoptimalkan peran compliance, catalyst, competence dan colleague.

3. Strategi

-. Merencanakan pemeriksaan yang meliputi tujuan dan lingkup pemeriksaan, mencari informasi pendahuluan (background information) tentang kegiatan atau obyak yang akan diperiksa, jumlah dan kompetensi personil yang diperlukan.

- Mengembangkan sistem pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.

- Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

-. Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan dan mengajukan saran-saran perbaikan.

- Mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkat manajemen yang tepat.

-. Melaporkan hasil pemeriksaan secara obyektif, jelas, singkat, kontruktif dan tepat waktu.

- Memonitor dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

- Menyelenggarakan administrasi dan dukungan umum internal auditor group.

- Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM di internal auditor group.

- Menyusun rencana kerja dan anggaran di unit kerjanya.

- Mengendalikan sumber daya di internal auditor group.

4. Program Kerja

- Pemeriksaan rutin (RIKTIN), dilaksanakan secara rutin (tahunan) berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PLPT).

-. Pemeriksaan khusus, untuk mendalami/mengklarifikasi sesuatu “permasalahan” atas perintah Direktur Utama.

1.4.2. Serikat Pekerja Pos Indonesia

1. Dasar Pendirian Serikat Pekerja Pos Indonesia

Gagasan pendirian Serikat Pekerja khususnya di lingkungan BUMN sudah sejak tahun 1998. Ketika itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 12/1998 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perseroan Terbatas yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1/1995. Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa perlu adanya Serikat Pekerja di suatu BUMN (State Owned Enterprise) sebagai pengganti KORPRI pasal 38.

Selain itu produk hukum yang dijadikan landasan pendirian Serikat Pekerja Pos Indonesia adalah :

1. Konvensi ILO No. 87/1984 yang dijadikan landasan pendirian dan perlindungan hak berorganisasi.

2. KEPRES No. 83/1998 tentang ratifikasi konvensi ILO No. 87/1984

3. Keputusan MUNAS V KORPRI tanggal 15 – 17 Pebruari 1999 yang menetapkan bahwa keanggotaan BUMN dalam KORPRI bersifat stelsel aktif sehingga karyawan BUMN dapat menetukan pilihan organisasi sesuai aspirasinya. Pada saat itu PT. Pos Indonesia menghadiri Munas KORPRI tersebut secara tegas keluar dari keanggotaan KORPRI.

4. Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan BUMN No. S-19/mSA-5/PBUMN tanggal 15 Maret 1999 tentang BUMN harus menfasilitasi pendirian Serikat Pekerja.

5. Keputusan Direksi No. 59/DIRUTPOS/1999 tanggal 12 Maret 1999 tentang Tim Asistensi Pendirian Serikat Pekerja di lingkungan PT. Pos Indonesia.

6. Pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No. 75/DPP.SPPI/CTT/I/X/8/2001 tanggal 3 Agustus 2001.

7. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 664/M/BW/2000 tanggal 19 Oktober 2000

Dengan dasar tersebut maka kemudian PT. Pos Indonesia merasakan adanya kebutuhan akan organisasi pekerja di lingkungannya. Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar telah terbentuk namun belum terorganisasi secara baik. Terbukti dengan penamaan organisasi yang belum seragam ada yang menggunakan nama PEKAPOS, SEKARPOS, SEGA POS dan lain sebagainya.

I.1.5. Anak Perusahaan

I.1.5.1. Dana Pensiun Pos Indonesia (DAPENPOS)

Anak perusahaan Pos Indonesia yang mengelola Progarm Pensiun manfaat pasti yang profesional yang mampu memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi peserta, pendiri, karyawan dan Mitra Kerja.

I.1.5.2. Politeknik Pos Indonesia (Poltekpos)

Anak perusahaan yang berorientasi mencetak SDM lewat pendidikan tinggi yang disiapkan untuk menjadi tenaga terampil Pos Indonesia.

I.1.6. Divisi Regional PT. Pos Indonesia

I.1.6.1. Divisi Regional I Medan

I.1.6.2. Divisi Regional II Padang

I.1.6.3. Divisi Regional III Palembang

I.1.6.4. Divisi Regional IV Jakarta

I.1.6.5. Divisi Regional V Bandung

I.1.6.6. Divisi Regioanl VI Semarang

I.1.6.7. Divisi Regioanl VII Surabaya

I.1.6.8. Divisi Regional VIII Denpasar

I.1.6.9. Divisi Regional IX Banjarbaru

I.1.6.10. Divisi Regional X Makasar

I.1.6.11. Divisi Regional XI Jayapura

I.1.7. Good Corporate Governance

Penerapan good corporate governance merupakan pedoman bagi Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara konsisten.

Tujuan penerapan good corporate governance di perusahaan adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil adar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

- Mendorong agar manajemen perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.

- Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional

- Meningkatkan nilai investasi perusahaan.

- Mensukseskan program privatisasi dan profitisasi.

Implementasi good corporate governance perusahaan telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- Kepurusan bersama komisaris dan direksi tentang pedoman penerapan good corporate governance di PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 3 Mei 2006 Nomor : KD 26 A/DIRUT/0506.

- Self assessment good corporate governance yang dievaluasi oleh bagian GCG & manajemen resiko yang bekerja sama dengan satuan pengawas intern (SPI).

- Keputusan direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 Oktober 2006 nomor : KD.56/DIRUT/1006 tentang pedoman etika bisnis PT.Pos Indonesia (Persero).

- Pedoman manajemen resiko dan assessment (masih dalam proses penyusunan).

I.1.8. Layanan Kerjasama

- PT. Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dalam layanan perbankan dan usaha retail melanjutkan kerjasama layanan share (Au).

- PT. Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan PT. Gading Sari Indonesia untuk pengelolaan dan pengopersian pesawat cargo dan infastruktur pendukung logistik untuk digunakan dalam meningkatkan layanan publik.

- PT. Pos Indonesia (Persro) bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam rangka mempermudah pelayanan publik baik untuk kemudahan perusahaan yang bersangkutan maupun untuk PT. Pos Indonesia (Persero) sendiri.

I.1.9. Layanan Produk

- Expres Pos

Layanan pengiriman dokumen dan barang ekspres dengan jangkauan lebih dari 200 negara dengan fasilitas track & trace.

- EMS

Merupakan layanan premium PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pengiriman dokumen dan barang dagangan ke luar negeri. Kiriman ke 83 negara yang masuk dalam jaringan EMS. Pengiriman maupun penerimaan dapat melakukan pelacakan kiriman secara elektronika.

- Wesel Internasional

Layanan pengiriman uang dari dan ke 14 negara (Brunei, Hongkong, Iran, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Qatar, Singapore, Uni Emirat Arab, Austria, Brazil, Taiwan, Thailand) dan dapat dilayani oleh seluruh kantor pos online weselpos..

I.2. PT. TIKI (Titipan Kilat)

I.2.1. Sejarah

PT. TIKI yang bernama resmi Citra Van Titipan Kilat didirikan pada tanggal 1 September 1970 oleh Soeprapto dan Ny Nuraini Soeprapto yang juga bertindak sebagai pemegang saham.

Sejak tahun 1972 aktivitas bisnis TIKI telah mencapai kota Pangkal Pinang (Sumatera), Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur) dengan sejumlah armada dan personil.

Pada tahun 1972, perusahaan ini melakukan restrukturisasi manajemen dengan bekerja sama dengan Alm Irawan Saputra, Gideon Wiraseputra dan Raphael Rusmadi yang kemudian menjadi pemegang saham.

TIKI menjadi semakin kuat dan telah membangun banyak cabang diseluruh propinsi. Dalam jangka waktu satu setengah tahun, TIKI telah mampu melayani seluruh pelosok negeri.

Dengan dukungan ribuan personil terlatih dan armada transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan, TIKI telah menjadi pemimpin industri jasa pengiriman udara di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya TIKI dan semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat akan TIKI serta untuk melayani segala kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dalam industri jasa titipan dan cargo, maka TIKI berkembang mendirikan beberapa anak perusahaan TIKI sebagai bagian dari TIKI Group, yaitu :

1. TKS (Titipan Kilat Soeprapto), bergerak dibidang cargo

2. TIKITA (TIKI Wisata), bergerak didalam travel dan wisata

3. TIKINDO (TIKI Logistik), bergerak dibidang layanan logistik

I.2.2. Misi dan Visi

- Ingin menjadi yang terbaik dalam distribusi, transportasi dan bisnis ekspedisi muatan di kawasan Asia.

- Kepuasan pelanggan didukung dengan pergudangan modern dan fasilitas distribusi dan pelayanan kelas dunia yang kuat, menyediakan pelanggan sebuah one stop solusi logistik yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan darian pelanggan di era globalisasi.

- Untuk memungkinkan pelanggan kami untuk melakukan bisnis secara profesional dan tepat waktu.

- Untuk memberikan komunitas bisnis di dunia dengan jasa pengiriman terjangkau, dapat diandalkan dan kualitas.

- Untuk menjadi mitra bisnis pelanggan PT. TIKI, bukan hanya perusahaan pengiriman mereka.

- Memperlakukan pelanggan sebagai mitra bisnis, masalah pelanggan perhatian kami, dan kunci untuk itu adalah hanya cukup memberikan kepuasan pelanggan untuk semua pelanggan.

I.2.3. Struktur Organisasi

Untuk mempertahankan efisiensi dalam struktur perusahaan di PT. TIKI memiliki 17 staf dan lebih dari 234 berdedikasi operasional dan distribusi di Jakarta. Kantor pusat divisi telah terstruktur berdasarkan jasa utama yang terdiri dari :

- Impor Departemen

- Ekspor Departemen

- Penjualan dan Pemasaran Departemen

- Pelanggan Layanan Departemen

- HRD & GA Departemen

- Departemen IT

- Keuangan dan Jurusan Akuntansi

- Gudang & Distribusi Departemen

- Traffic & Departemen Operasional

Untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan, para personil untuk ekspor, import dan distribusi telah dilengkapi dengansertifikasi yang berlaku internasional seperti PPJK (Sertifikat Custom Clearance), sertifikat untuk menangani DG (Barang Berbahay) pengiriman.

I.2.4. Layanan

Layanan PT. TIKI mencakup jasa distribusi dan pengiriman barang, pengiriman domestik dan internasional .

Untuk TIKINDO Logistik menyediakan solusi untuk logistik, karena hal ini menjadi faktor penting untuk efisiensi biaya dalam industri. PT. TIKI Indonesia (TIKINDO Logistik) sebagai Logistik perusahaan memiliki ruang lingkup pelayanan, termasuk :

- Express delivery

- Distribusi domestik

- Pergudangan

- Logistik proyek

- Relokasi dan pameran

PT. TIKI adalah khusus utama courier service/cargo/proyek/alat berat forwarder dan penyedia expedisi. PT. TIKI juga telah menangani telekomunikasi dan proyek-proyek non telekomunikasi serta berbagai barang diproduksi lainnya dan alat berat di seluruh dunia dan wilayah Indonesia dalam negeri.

I.2.4.1. Jaminan

Jadwal pengiriman telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika terjadi keterlambatan terjadi dalam pengiriman Holiday jasa, sameday service, over night service dan dua hari layanan, TIKI akan memberikan ganti rugi sebanyak biaya pengiriman

I.2.4.2. Bukti Pengiriman

Untuk setiap pengiriman ke kota-kota besar , TIKI memberikan laporan pengiriman, yang di berikan ke pelanggan satu bukti laporan pengiriman.

I.2.4.3. Kerugian dan Kerusakan

Apabila paket atau dokumen hilang maka akan diberikan kompensasi 10 kali lipat biaya pengiriman. Dengan program asuransi TIKI’s, TIKI akan menjamin paket pelanggan aman dari segala kerusakan dan kerugian.

I.2.4.4. Layanan Packing

Menyediakan kemasan khusus untuk packing paket yang melindungi pengiriman pelanggan dari kerusakan apapun.

I.2.5. Jasa Distribusi

Sejak awal Distribusi domestik dan internasional telah menjadi pendukung bisnis PT. TIKI Indonesia (TIKINDO Logistik). Hal ini disebabkan jaringan yang telah dibangun melalui cabang di 70 kota besar di hampir seluruh provinsi di Indonesia yang mencakup hampir semua kota-kota besar. Layanan PT. TIKI menjadi lebih handal untuk setiap pengiriman internasional karena memiliki agen terletak di Singapura dan Malaysia sebagai salah satu pusat atau hubungan distribusi dan bisnis ekspedisi muatan di kawasan Asia Pasifik, selain itu telah membentuk jaringan agen internasional sebagai mitra yang tersebar dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong kong, Jepang, India, Korea, Abu Dhabi dan Vietnam di Asia ke Inggris, Perancis, Italia di Eropa dan ke Amerika Serikat (North Amerika).

I.3. Permasalahan

I.3.1. Bagaimana kinerja pegawai untuk mendukung visi dan misi perusahaan baik PT. Pos Indonesia (Persero) maupun PT. TIKI Indonesia.

I.3.2. Bagaimana meningkatkan kualitas untuk memperoleh dan memelihara keunggulan kompetitif bagi kedua perusahaan.

I.3.3. Faktor apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan jasa pengiriman bagi PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT TIKI.

I.3.4. Apa keunggulan dan kekurangan dalam pelayanan jasa pengiriman bagi kedua perusahaan (PT. Pos Indonesia dan PT. TIKI Indonesia).

I.4. Ruang Lingkup

I.4.1. Pembahasan tentang Badan Usaha.

I.4.2. Pembahasan tentang Perseroan Terbatas

I.4.3. Pembahasan tentang layanan Publik

I.4.4. Pembahasan tentang faktor-faktor produksi

I.4.5. Pembahasan tentang fungsi-fungsi manajemen.

I.4.6. Pembahasan tentang prinsip-prinsip pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

I.4.7. Pembahasan tentang pengertian perencanaan.

I.4.8. Pembahasan tentang pengertian rencana strategis.

I.5. Maksud dan Tujuan

I.5.1. Maksud Pembuatan Makalah

Maksud pembuatan makalah ini adalah dalam rangka untuk penambahan nilai dari item-item persyaratan pemenuhan nilai akademik yang telah dipersyaratkan.

I.5.2. Tujuan Pembuatan Makalah

5.2.1. Dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang jasa layanan pengiriman.

5.2.2. Menganalisa kendala dalam pelaksanaan jasa layanan pengiriman yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

II.1. Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, wlaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

II.1.1. Jenis – Jenis Badan Usaha

Jenis-jenis badan usaha dibagi menjadi 3 badan usaha yang antara lain : Koperasi, BUMN dan BUMS.

Sesuai dengan topik pembahasan maka kami hanya akan menguraikan yang terkait dengan hal tersebut.

II.1.1.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu perjan, perum dan persero.

II.1.1.1.1. Persero

Adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan didirikannya persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero di pimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta, perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi ciri-ciri persero adalah :

· Tujuan utamanya mencari laba (komersial)

· Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham.

· Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan)(persero)

· Tidak memperoleh fasilitas negara.

II.1.1.2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya badan usaha milik swasta di bedakan atas : Perusahaan Persekutuan, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas.

1. Perseroan Terbatas

Perusahaan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen).

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelola perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Dalam Perseroan terbatas, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

II.2. Pelayanan Publik

PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI Indonesia walaupun berbeda dalam hal badan usaha tetapi keduanya merupakan perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan publik yang bergerak dalam jasa layanan pengiriman.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik dapat dibedakan menjadi :

1. Yang bersifat primer, pelayanan yang hanya di selenggarakan oleh pemerintah sehingga konsumen/penggunan/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya.

2. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan baik oleh perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta, jadi ada alternatif bagi konsumen/pengguna/klien untuk menentukan pilihannya.

II.3. Faktor Produksi

PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI Indonesia sebagai perusahaan yang mempunyai layanan jasa pengiriman tentunya memerlukan faktor-faktor produksi untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal sumber daya alam dan kewirausahaan.

Namun dalam perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya. Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi mengingat semakin pentingnya peran informasi di era globalisasi (Griffin R:2006). Secara total, saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja (labor), modal (capital), sumber daya fisik (physical resources), kewirausahaan (entrepreneurship) dan sumber daya informasi (information resources).

II.3.1. Sumber Daya Fisik

Faktor produksi fisik ialah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah tanah, air dan bahan mentah (raw material).

II.3.2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokan berdasarkan kualitas (kemampuan dan keahlian) dan berdasarkan sifat kerjanya.

Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Sementara itu, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan dan latihan dalam menjalankan pekerjaannya.

Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Sementara itu, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi.

II.3.3. Modal

Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berupa pinjaman bank.

Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek.

Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan.

Terakhir, modal dibagi berdasarkan sifatnya: modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik. Sementara itu, yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habus digunakan dalam satu kali proses produksi. Misalnya, bahan-bahan baku.

II.3.4. Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebanyak dan sebagus apa pun faktor produksi alam, tenaga manusia, serta modal yang dipergunakan dalam proses produksi, jika dikelola dengan tidak baik, hasilnya tidak akan maksimal.

II.3.5. Sumber daya informasi

Sumber daya informasi adalah seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya.

II.4. Manajemen Perencanaan

Faktor sumber daya informasi adalah seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Dari data-data tersebut dapat melakukan suatu perencanaan untuk strategi pengelolaan perusahaan ke depan. Fungsi perencanaan adalah mendisain suatu lingkungan untuk prestasi yang efektif bagi individu-individu yang bekerja sama dalam suatu kelompok. Salah satu untuk menilai kegiatan perencanaan yang bermacam-macam ialah meninjau berbagai tipe perencanaan yang merupakan hasil dari proses perencanaan.

Menurut LAN (2007) tipe-tipe perencanaan adalah sebagai berikut :

- Tujuan (Objectives)

Tujuan dirumuskan oleh pimpinan tingkat atas berdasarkan penilaian ekonomi, sosial dan politik sesuai dengan garis-garis pengarahan startegi dan kebijakan.

- Strategi (Strategy)

Perencanaan strategi adalah bersifat jangka panjang dan menjadi perencanaan yang bersifat taktis pada pimpinan tingkat bawah. Perencanaan taktis adalah bersifat jangka pendek.

- Kebijakan (Policy)

Kebijakan membatasi ruang lingkup dalam pembuatan keputusan dan menjamin bahwa keputusan yang diperlukan akan memberikan sumbangan terhadap penyelesaian tujuan yang menyeluruh.

- Prosedur (Procedures)

Prosedur menggambarkan urutan-urutan yang bersifat kronologis dari setiap tindakan yang harus dilakukan.

- Anggaran (Budgets)

Suatu rencana yang meliputi sumber-sumber dana yang ada kaitannya terhadap semua tahap-tahap kegiatan untuk periode tertentu dalam waktu yang akan datang.

- Rencana proyek (Project Plan)

Adalah perpaduan dari tujuan, kebijakan, prosedur, anggaran dan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Rencana fungsional (Functional Plan)

Suatu garis tindakan yang akan dilakukan dalam bidang fungsional terhadap penyelesaian sasaran perencanaan organisasi secara keseluruhan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan adanya perencanaan startegis, maka konsepsi perusahaan dalam mencapai tujuan semakin jelas, sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Faktor yang menyebabkan perencanaan strategis dapat menentukan keberhasilan organisasi adalah :

1. Perencanaan merupakan tipe perencanaan yang terpenting.

2. Melakukan perencanaan strategis berarti menetapkan misi organisasi secara jelas

3. Dengan perencanaan strategis memungkinkan manajer mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasi.

Adapun langkah-langkah penyusunan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

- Tentukan tujuan, manajer harus memilih tujuan strategis. Pemilihan ini dipengaruhi oleh maksud, misi, nilai-nilai dan kekuatan serta kelemahan.

- Analisa lingkungan, tujuan yang telah dipilih harus di cek dan disesuaikan dengan faktor eksternal yang ada.

- Menetapkan ukuran, manajer harus menentukan ukuran guna mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

- Bandingkan rencana bawahan dengan rencana strategis, rencana strategis yang telah dibuat sub unit atau manajemen tingkat bawah perlu diteliti kesesuaiannya dengan rencana tingkat atas (rencana keseluruhan)

- Hilangkan perbedaan yang terjadi, perlu penyesuaian antara rencana tingkat atas dan rencana tingkat bawah sehingga tidak terjadi perbedaan.

- Memilih alternatif manajer harus mampu melakukan evaluasi dan memilih alternatif yang terbaik

- Penerapan rencana strategis, alternatif yang terpilih akan menjadi rencana yang harus diformulasikan secara jelas,dan kemudian dirinci kedalam kegiatan-kegiatan organisasi mengukur dan mengawasi kemajuan, pengukuran perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kegagalan.

II.5. Pendekatan MSDM

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam MSDM, yaitu :

II.2.1. Pendekatan SDM

Menekankan pengelolaan dan pendayagunaan yang memperhatikan hak azasi manusia.

II.2.2. Pendekatan manajerial

Menekankan pada tanggung jawab untuk menyediakan dan melayani kebutuhan SDM departemen lain.

II.2.3. Pendekatan sistem

Menekankan pada tanggung jawab sebagai sub sistem dalam organisasi.

II.2.4. Pendekatan pro-aktif

Menekankan pada kontribusi terhadap karyawan, manajer dan organisasi dalam memberikan pemecahan masalah.

II.6. Prinsip-Prinsip Pengelolaan MSDM

II.3.1. Orientasi pada pelayanan,dengan berupaya memenuhi kebutuhandan keinginan SDM yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya:

II.3.2. Membangun kesempatan terhadap SDM untuk berperan aktif dalam perusahaan,dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi SDM agar mampu menyelesaikan pekerjaan denga baik,

II.3.3. Mampu menumbuhkan jiwa intrapreneur SDM perusahaan yang mencangkup:

II.3.3.1. Menginginkan adanya akses keseluruh sumber daya perusahaan

II.3.3.2. Berorientasipencapaian tujuan perusahaan

II.3.3.3. Motivasi kerja yang tinggi

II.3.3.4. Responsif terhadap penghargaan dari perusahaan

II.3.3.5. Berpandangan jauh kedepan

II.3.3.6. Bekerja secara terencana,terstruktur,dan sistematis

II.3.3.7. Bersedia berkerja keras

II.3.3.8. Mampu menyelesaikan pekerjaan

II.3.3.9. Percaya diri yang tinggi

II.3.3.10. Berani mengambil resiko

II.3.3.11. Mampu menjual idenya diluar/didalam perusahaan

II.3.3.12. Memiliki intuisi bisnis yang tinggi

II.3.3.13. Sensitif terhadap situasi dan kondisi, baik didalam maupun diluar perusahaan

II.3.3.14. Mampu menjalin hubungan kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan

II.3.3.15. Cermat,sabar dan kompromistis.

Pendekatan dan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen sumber daya manusia untuk perbaikan organisasi pelayanan yang bertujuan :

- Meningkatkan efektifitas organisasi penyelenggara pelayanan publik, sehingga dapat menyediakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau dan merata.

- Mendorong terjadinya proses yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif dalam proses perbaikan organisasi penyedia pelayanan sehingga mencerminkan prinsip “miskin struktur kaya fungsi”.

- Mendorong terjadinya relationship dari berbagai organisasi pelayanan publik.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

- Peningkatan efektifitas organisasi/lembaga agar lebih sederhana, ramping, tiap unit fungsi, peran dan akuntabilitasnya jelas, tidak ada tumpang tindih.

- Desain struktur organisasi, pola hubungan antar unit, termasuk dengan lembaga lain dan swasta.

BAB III

PEMBAHASAN

III.1. PT. Pos Indonesia (Persero)

Bergulirnya era globalisasi dan pasar bebas, ternyata, juga berdampak pada dunia perposan di tanah air. Saat ini PT. Pos Indonesia sedang mengalami berbagai masalah serius yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Kondisi-kondisi yang menyebabkannya antara lain :

III.1.1. Kondisi Eksternal

- Bisnis komunikasi yang dikembangkan PT.Pos Indonesia yaitu layanan surat pos merupakan komunikasi generasi pertama yang saat ini mengalami penurunan yang sangat tajam karena disamping harus bersaing dengan para pengelola jasa titipan, juga harus menerima kenyataan berpindahnya konsumen kepada produk subtitusi yaitu sms dan produk teknologi informasi lainnya seperti internet.

- Berkembangnya produk perbankan dengan didukung teknologi informasi mengembangkan secara tepat Automatic Teller Machine (ATM) dengan content multi transaksi memberikan service level semakin tinggi, sehingga layanan keuangan yang dikembangkan oleh PT. Pos Indonesia yang sifatnya masih konvensional sulit untuk bersaing.

- Dalam bisnis logistik PT. Pos Indonesia mempunyai kompetitor dari perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) yang mempunyai sumber daya keuangan dan teknologi serta dukungan network yang sangat kuat.

- Dari dalam negeri, PT Pos Indonesia, saat ini juga mendapatkan kompetitor dari perusahaan-perusahaan jasa pengiriman swasta yang mempunyai jaringan yang tidak kalah baiknya, sehingga membuat persaingan bidang perposan, termasuk transaksi keuangan dan logistik menjadi kian ketat.
Hadirnya perusahaan-perusahaan swasta itu membuat pengiriman surat (mail), yang sampai saat ini, masih mendominasi income PT Pos, yaitu sekitar 57 persen, menjadi turun.

III.1.2. Kondisi Internal

- Rendahnya produktifitas pegawai dan aset lainnya, jumlah pegawai PT. Pos Indonesia tidak menyebar secara proporsional yang mengakibatkan tingkat produktifitas masing-masing daerah sangat bervariasi dengan sebaran yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan sebagian pegawai merasa telah bekerja sangat berat dan masih banyak peluang yang tidak dapat tergarap (opportunity loss), sebagian lagi bekerja kurang dari yang seharusnya sehingga tidak efisien.

- Kesenjangan kompetensi yang disebabkan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi juga merupakan faktor lain yang perlu mendapat perhatian serius. Perubahan visi dan misi organisasi menyebabkan keharusan adanya perubahan budaya. Budaya lama yang sudah dianggap kurang relevan belum diikuti dengan pengembangan budaya baru, sehingga menyebabkan lemahnya budaya perusahaan.

- Dalam struktur institusi PT. Pos Indonesia menjalankan peran ganda yaitu sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melayani masyarakat dan di sisi lain sebagai institusi bisnis yang bersifat persero yang mengutamakan profit oriented, sehingga fungsi itu apabila dijalankan bersamaan tentunya akan sangat sulit dalam aplikasi pengelolaanya. Karena ketika status perusahaan berubah menjadi perusahaan perseroan (persero), maka timbul permasalahan bagi perusahaan karena dituntut menghasilkan profit seperti perusahaan swasta, meskipun untuk kinerja BUMN tidak seluruhnya berdasarkan indikator-indikator keuangan, namun ketika indikator kinerja keuangan tidak baik tetap saja pihak stakeholder (pemerintah) akan menganggap direksi BUMN gagal.

III.2. PT. TIKI Indonesia

PT. TIKI Indonesia juga masih ada kendala dalam bisnisnya yang mungkin dihadapi dalam bisnis jasa pengiriman relatif tidak serumit seperti PT. Pos Indonesia (Persero). Kendala yang dihadapi adalah jasa pengiriman itu sendiri, dimana PT. TIKI Indonesia melayani jasa pengiriman baik domestik maupun internasional. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi service pengiriman menjadi terkendala atau bahkan bisa ditinggalkan pelangganya, antara lain :

III.2.1. Faktor Eksternal

- Bisnis logistik yang dikembangkan akan mempunyai kompetitor internasional yang sudah mempunyai keuangan dan teknologi yang sudah maju pesat.

- Kemajuan teknologi yang begitu sangat cepat dan maju (contohnya adanya layanan sms, layanan internet), sehingga menjadi kompetisi dibidang pelayanan ini semakin ketat, hal ini tentunya perlu di cermati oleh PT. TIKI Indonesia.

- Kompetitor yang datangnya dari perusahaan sejenisnya dalam negeri dengan kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

III.2.2. Faktor Internal

- Belum maksimalnya pelayanan jasa pengiriman yang dilakukan oleh PT. TIKI Indonesia, utamanya untuk sampai kepedesaan-kepedesaan dengan pengiriman dengan jangka waktu pengiriman yang pendek.

- Kurang ada sosialisasi produk-produk layanan yang belum/tidak semua karyawan terutama yang berhubungan langsung dengan costumer mengetahui/memahami, sehingga akan sangat mengurangi minat/penilaian dari costumer terhadap PT. TIKI Indonesia yang pada akhirnya sangat merugikan perusahaan.

Dari uraian- uraian permasalahan yang dihadapi oleh kedua perusahaan tersebut, maka berikut disajikan perbandingan dari kedua perusahaan tersebut.

PT. Pos Indonesia (Persero)		PT. TIKI Indonesia
1.	Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero	1.	Badan Usaha milik swasta
2.	Melaksanakan fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat dan profit oriented	2.	Melaksanakan fungsinya murni profit oriented
3.	Jaringan jasa pelayanan dalam negeri sudah sampai ke tingkat pedesaan	3.	Jaringan jasa pelayanan dalam negeri baru sampai tingkat kabupaten
4.	Menyelenggarakan multi layanan jasa pengiriman (pos surat, weselpost, pembayaran listrik, cicilan otomotif, pengiriman barang dan lain-lain)	4.	Menyelenggarakan layanan pengiriman barang
5.	Modal perusahaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan	5.	Kekayaan perusahaan dan kekayaan pemodal terpisah
6.	Top pimpinan didasarkan atas kemauan negara (politis)	6.	Top pimpinan didasarkan atas profesional dibidangnya.
7.	Karena badan usaha milik pemerintah, maka pelayanan yang dilaksanakan masih terlalu birokratif	7.	Pelayanan yang dilaksanakan berorientasi untuk kemajuan perusahaan.
8.	Pemerintah terlalu ikut campur terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan	8.	Pemegang saham melimpahkan wewenang kebijakan-kebijakan perusahaan pada direksi.
9.	Skill dan pembagian kerja karyawan kurang diperhatikan	9.	Sangat memperhatikan skill dan pembagian kerja karyawan

III.3. Langkah – Langkah Yang Dilakukan Dalam Jasa Pelayanan Pengiriman.

III.3.1. Untuk Pelayanan Domestik

III.3.1.1. PT. Pos Indonesia (Persero)

- Meningkatkan sumber daya manusia dalam segala tingkatan terutama dilapangan agar proses produksi bisa berjalan diiringi sistem manajemen yang baik, personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu produk harus memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman yang sesuai.

- Sebaiknya status perusahaan lebih dipertegas, apakah bersifat sebagai pelayanan kepada masyarakat atau sebagai perusahaan yang murni profit oriented.

- Karena proporsi karyawan yang begitu banyak sehingga menganggu keuangan perusahan maka jalan satu-satunya adalah kebijakan yang tidak populer yang perampingan dan efisiensi karyawan.

- Sebagian saham perlu kiranya dijual untuk menarik investor-investor .

- Kantor devisi regional perlu kiranya dibentuk anak-anak perusahaan yang memungkinkan masing-masing perusahaan menjalankan manajemen perusahaannya secara mandiri.

III.3.1.2. PT. TIKI Indonesia

Jasa pelayanan pengiriman yang dilakukan PT. TIKI selama ini hampir tidak ada keluhan dari pengguna jasa perusahaan ini, tetapi bukan tidak ada gading yang tak retak, masih perlu ada peningkatan pelayanan, antara lain :

- Costumer service di tiap kantor cabang harus dibekali pengetahuan tentang misi dan visi perusahaan, mereka harus mengetahui produk-produk pelayanan perusahaan yang harus disampaikan kepada para costumer agar jangan sampai karena ketidaktahuan dari costumer service membuat pelanggan pindah ke jasa pelayanan pengiriman lainnya.

- Perlu di buka unit cabang di pedesaan, karena pangsa pasar di daerah ini sebetulnya cukup signifikan sehingga untuk pelayanan pengiriman cepat yang tadinya cukup di perkotaan, dapat pula dilakukan di pedesaan.

III.3.2. Untuk Layanan Internasional

Untuk dapat bersaing di dunia internasional yang perlu dilakukan oleh kedua perusahaan adalah identifikasi problem (problem identification) yaitu melakukan identifikasi persoalan apa yang sudah dipunya perusahaan untuk menghadapi kompetitor-kompetitor asing, meliputi :

III.3.2.1. Memonitor situasi jasa layanan pengiriman terkait trend yang diinginkan oleh costumer internasional.

III.3.2.2. Mengkategorisasikan perbedaan pelayanan antara domestik dengan pelayanan internasional menyangkut sosial budaya di daerah tersebut.

III.3.2.3. Pengumpulan data-data tambahan dan mendiagnosa keberhasilan kompetitor-kompetitor yang sudah eksis terlebih dahulu menyangkut kekurangan dan kelebihan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat strategi ekspansi pasar jasa pelayanan internasional agar dapat bersaing dengan mereka.

III.3.2.4. Mencari alternatif solusi, kriteria menilai alternatif dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- Menilai apakah suatu alternatif dapat dicapai dengan batasan-batasan yang ada dalam organisasi.

- Menilai apakah alternatif tersebut efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada.

- Berapa sumber daya yang dibutuhkan dan apa efek samping dari suatu alternatif.

- Kemampuan untuk mengganti alternatif secara mudah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

- Untuk menjadikan perusahaan yang terbaik diperlukan peningkatan sumber daya manusia dengan memperhatikan pendekatan dan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

- Dengan adanya perencanaan startegis, maka konsepsi perusahaan dalam mencapai tujuan semakin jelas, sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif.

IV.2. Saran

Ada beberapa saran mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan PT. Pos untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi pengembangan bisnis dikemudian waktu nanti, antara lain :

1. Membangun kembali Image Perusahaan secara keseluruhan dan total, hal ini untuk menghilangkan persepsi masyarakat akan hal-hal negatif yang menempel pada PT. Pos.

2. Intenet keliling (dengan menggunakan mobil).

3. Membangun fasilitas Deposit Box bagi masyarakat diluar kota besar di Indonesia.

4. Membangun bisnis dengan menggunakan Information and Communication Technolgy (ICT).

5. Pengiriman benda hidup, seperti binatang piaraan atau tumbuhan.

6. Melakukan persaingan dengan kompetitor PT. Pos Indonesia, secara harga, kualitas, dan pelayanannya.

7. Pengiriman dan percetakan foto on-line.

Khusus untuk SDM saran yang dapat diberikan bagi PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI Indonesia adalah diperlukan pembenahan internal, antara lain :

- Hendaknya rencana strategis merekrut dan melatih tetap dijalankan secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan pada semua level karyawan.

- Menyediakan berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan karyawan.

- Menetapkan standar kompetensi yang diperlukan bagi personel yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

- Memastikan bahwa personelnya sadar akan relevansi dan pentingnya kegiatan mereka dan bagaimana sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran mutu

SEKOLAH

Minggu, 11 September 2011

MATA KULIAH PEREKONOMIAN INDONESIA

II.3.3. Modal

II.3.4. Kewirausahaan

II.3.5. Sumber daya informasi

1 komentar: